Pemerintahan Sering Diusik Rivalnya, Ini Fakta Yang Diungkap Kades Meyano Das

Saumlaki, indonesiatimur.co –
Ternyata semenjak menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Meyano Das di Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) – Maluku, Rufus Nifanngelyau menghadapi berbagai macam peliknya pemerintahan yang dipimpinnya hingga saat ini akibat adanya pro dan kontra di desa itu.

Hal tersebut secara resmi diungkapkan Kades yang telah 2 tahun menjalani masa pemerintahan yang dipercayakan masyarakat Meyano Das kepada dirinya ini melalui jumpa pers bersama sejumlah awak media, Kamis (25/04/2024) lalu, bertempat di Gedung Balai Desa Meyano Das.

Di kesempatan itu, Rufus Nifanngelyau turut didampingi beberapa perangkat desa hingga warga desa yang selama menjabat selalu setia berada di barisannya serta turut hadir pula beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, maupun tokoh adat yang hadir dan memberikan statemen mereka tuk mematahkan skenario tuduhan yang sengaja dimainkan oknum maupun pihak-pihak kontra (rival) dalam masa pemerintahannya sebagai kades.

PERAN RIVAL DAN SKENARIO SAKIT HATI

Dirinya jelaskan, berbagai skenario sengaja selalu dimainkan pihak-pihak tertentu yang disinyalir merupakan bagian dari dendam lantaran kalah dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2021 lalu. Skenario-skenario dimaksud berulang kali dibuat sejumlah rival seakan-akan dirinya sebagai Kades tidak diakui sama sekali telah terpilih secara sah melalui proses Pilkades tersebut.

”Berbagai kebijakan yang saya ambil selama ini sesuai dengan kebutuhan dan telah dikonsultasikan sehingga tidak menabrak aturan. Saya terus bekerja bersama rakyat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dan kebaikan bersama sehingga saya tidak akan merasa terganggu dengan ocehan maupun skenario jahat yang terus dilakukan kelompok ini,” ungkap Kades Meyano Das ini.

Ia melanjutkan, terkait isu yang dikembangkan pihak rival dalam pemerintahan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bawah pimpinannya amburadul lantaran dirinya selalu menyalahi aturan, lakukan pergantian perangkat desa tidak sesuai ketentuan, bertindak pilih kasih terhadap warganya dalam pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan Dana Insentif Koster (Pelayan di Gereja), yang semuanya itu tidaklah benar.

”Roda pemerintahan di desa selama ini berjalan normal, hanya saja sengaja diperkeruh barisan sakit hati yang cakadesnya kalah dalam Pilkades 2021 silam. Saya tetap bekerja tulus membangun desa mewujudkan visi dan misi pemerintahan,” tegas Kades.

PEMBANGKANGAN TERHADAP DESA

Nifanngelyau beberkan, pemberitaan sepihak yang sempat beredar tentang adanya proses pergantian perangkat desa oleh dirinya selaku Kades, telah dilakukan dan berproses sesuai mekanisme, aturan, maupun ketentuan yang ada. Setelah menempuh koordinasi secara berjenjang dari Camat hingga mendapatkan persetujuan dari Bupati, maka pergantian perangkat desa kemudian dilaksanakan, jadi menurutnya proses tersebut tidaklah inprosedural.

Sementara terkait dengan mosi tidak percaya dan laporan Ketua BPD ke pihak Inspektorat Daerah tentang dirinya, dikatakan bahwa Inspektorat juga telah mengundang dirinya untuk dimintai keterangan sebenarnya.

”Tiap kegiatan maupun pertemuan di desa, kami selalu undang stakeholder termasuk mereka yang dianggap sebagai penentang. Lantaran sakit hati, mereka sebagai penentang tidak pernah terlibat. Bahkan pesan dititipkan melalui Marinyo Desa bahwa mengapa mereka diundang kalau sudah tau bahwa mereka tidak mengakui saya sebagai kades. Ini kan namanya sebuah pembangkangan,” bebernya.

TOMAS DAN TOPEM BERKOMENTAR

Seperti yang diungkapkan salah satu tokoh masyarakat (Tomas), Everatus Nifanngelyau, saat jumpa pers tersebut bahwa semenjak Rufus Nifanngelyau terpilih sebagai Kades dalam perhelatan Pilkades 2021 lalu, terdapat sebagian dari masyarakat sekira 30 kepala keluarga yang tampak tidak seiring dan sejalan (kontra) dengan kepemimpinannya sebagai kades terpilih. Dimana sikap kontra yang ditunjukan dilakukan secara terus-menerus, bahkan secara terang-terangan menentang sistem pemerintahan yang diterapkan selama ini.

Di momentum itu, bahkan warga yang turut serta menghadiri jumpa pers dimaksud, secara lantang menyerukan dengan jelas nama beserta profesi oknum yang dianggap menjadi otak intelektual guna memprovokasi warga desa selama ini yakni, Eduardus Koisin yang berprofesi sebagai salah satu Dosen di Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) bersama salah satu Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan pada Kantor Camat Kormomolin atas nama Abraham Koisin.

”Ada dua provokator yang selama ini menjadi otak intelektual menentang pemerintahan di desa kami. Yang satunya bernama Eduardus Koisin dan saudaranya sendiri bernama Abraham Koisin. Dua aktor ini terus provokasi masyarakat lainnya dan Ketua BPD serta beberapa perangkatnya sehingga masyarakat yang berada di pihak kontra semakin acuh terhadap berbagai program desa selama ini,” teriak salah seorang warga saat itu.

Selain itu, salah satu Tokoh Pemuda (Topem) desa, Yonas Angwarmas, juga turut membeberkan bahwa adanya kelompok kontra di desanya ini, disinyalir turut disponsori pula oleh Ketua BPD Meyano Das yakni Yohanis Kelbulan, Wakil BPD Frederikus Ratuanik, serta Sekretaris BPD Leontina Tirel.

Dikatakan, ketiga aktor pada Badan Permusyawaratan Desa ini bahkan selalu menuntut dan menagih hak-hak mereka namun tanpa disadari, kewajiban sebagai Ketua, Wakil, dan Sekretaris BPD tidak pernah dijalankan sejak awal menjabat. Dicontohkan, kewajiban ketiganya berupa beberapa pengerjaan pembangunan infrastruktur desa seperti akses jalan masuk desa, Puskesmas Pembantu, Gedung Taman Kanak-kanak, Talud Penahan Gelombang Laut, hingga pengerjaan Jalan di depan Gua Maria yang sistem pengerjaannya swadaya masyarakat.

”Kami masyarakat yang pro dengan pemerintahan ini selalu kerja dengan peluh keringat dan perjuangan maksimal namun mereka hanya menonton. Sudah begitu, mereka menuntut hak lebih dari tanggung jawab yang harus mereka lakukan untuk desa ini,” ujar Yonas dengan nada kesal.

Ada juga beberapa warga lainnya yang turut meluapkan kekesalan senada terhadap pihak penentang pemerintahan desa. Mereka bahkan meminta agar kemunafikan Ketua BPD yang selama ini terjadi dapat ditindaklanjuti oleh Camat Kormomolin hingga Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar dengan cara mengganti ataupun memberhentikan para pembangkang yang selalu merongrong sistem pemerintahan Desa Meyano Das. (it-03)